DPRD dan Kejari Mojokerto Bahas Harmonisasi Perda dengan KUHP Nasional

Kota Mojokerto – suaraharianpagi.id

DPRD Kota Mojokerto bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas harmonisasi regulasi daerah menyusul pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor DPRD Kota Mojokerto, Rabu (11/11).

FGD ini menjadi forum koordinasi untuk memastikan produk hukum daerah, baik peraturan daerah (Perda) yang telah berlaku maupun yang masih dalam tahap perencanaan, tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, mengatakan penyesuaian regulasi diperlukan agar tidak terjadi pertentangan norma maupun ketidakjelasan penerapan aturan di lapangan.

Menurutnya, terdapat tiga hal utama yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut. Pertama, harmonisasi dan kepastian hukum, terutama terkait penyesuaian ketentuan sanksi pidana maupun administratif dalam Perda. Kedua, penguatan kemitraan strategis antara DPRD dan Kejari Kota Mojokerto. Ketiga, pembentukan regulasi yang berorientasi pada keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat.

“Jangan sampai ada pasal dalam produk kita yang batal demi hukum atau menimbulkan multitafsir di lapangan,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut FGD, DPRD Kota Mojokerto akan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Bagian Hukum Pemerintah Kota Mojokerto. Langkah tersebut dilakukan untuk menginventarisasi Perda yang masih berlaku sekaligus mengidentifikasi ketentuan yang perlu disesuaikan.

Selain harmonisasi regulasi, DPRD juga mendorong pemenuhan kebutuhan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Keberadaan PPNS dinilai penting untuk mendukung pengawasan dan penegakan Perda yang telah ditetapkan.

“Keberadaan PPNS dinilai penting untuk mendukung pengawasan dan penegakan Perda yang telah ditetapkan,” pungkas Ery.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Mojokerto, Nurul Anwar, menjelaskan bahwa penyesuaian Perda merupakan konsekuensi dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang mengatur penyesuaian ketentuan pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Perda.

Nurul menerangkan, KUHP Nasional membawa sejumlah misi pembaruan hukum pidana, di antaranya dekolonialisasi, unifikasi, dan demokratisasi. Pembaruan tersebut menandai pergeseran dari sistem hukum pidana yang bertumpu pada warisan kolonial menuju sistem hukum nasional yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, serta perkembangan dan aspirasi masyarakat.

“Setiap Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun kepentingan umum. Karena itu, ketentuan pidana di dalamnya harus menyesuaikan dengan KUHP Nasional sebagai undang-undang induk hukum pidana kita,” jelas Nurul.

Salah satu perubahan mendasar yang menjadi perhatian dalam penyesuaian tersebut adalah tidak digunakannya lagi istilah pidana kurungan dalam ketentuan pidana Perda. Ketentuan yang sebelumnya mencantumkan ancaman pidana kurungan perlu disesuaikan dengan ketentuan pidana denda berdasarkan kategori yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Penyesuaian Pidana.

“Ketentuan yang sebelumnya mengatur ancaman kurungan harus disesuaikan menjadi pidana denda berdasarkan kategori yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Penyesuaian Pidana,” pungkasnya.

Melalui FGD ini, DPRD dan Kejari Kota Mojokerto diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam proses penyesuaian regulasi. Dengan demikian, produk hukum daerah tetap memiliki kepastian hukum, dapat diterapkan secara efektif, serta memberikan perlindungan dan manfaat bagi masyarakat. *ds-adv