Ning Ita saat membuka Forum Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Peningkatan Transparansi Pengelolaan Keuangan melalui Digitalisasi dan Creative Financing di Sunrise Hotel Kota Mojokerto. (suaraharianpagi.id/ds)
Kota Mojokerto – suaraharianpagi.id
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mendorong pemerintah daerah lebih kreatif dalam mencari sumber pendanaan pembangunan guna memperkuat kemandirian fiskal. Optimalisasi aset milik pemerintah dan kerja sama dengan pihak swasta menjadi sejumlah langkah yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut disampaikan Ning Ita, sapaan akrab Ika Puspitasari, saat membuka Forum Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Peningkatan Transparansi Pengelolaan Keuangan melalui Digitalisasi dan Creative Financing di Sunrise Hotel Kota Mojokerto, Sabtu (31/10).
Menurut Ning Ita, pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan anggaran yang tersedia untuk membiayai pembangunan. Terlebih, dalam dua tahun terakhir, pemerintah daerah menghadapi pengurangan anggaran dari pemerintah pusat sehingga diperlukan terobosan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.
“Daerah harus mampu mewujudkan pemerintahan yang mandiri secara fiskal. Maka upaya yang harus dilakukan adalah kita harus berpikir kreatif, memaksimalkan potensi, merealisasikan hasil dalam creative financing,” tutur Ning Ita.
Salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan, lanjutnya, adalah aset milik pemerintah daerah yang belum digunakan secara optimal. Lahan maupun bangunan yang memiliki nilai ekonomis dapat dikelola atau disewakan untuk menghasilkan tambahan pendapatan.
Karena itu, Ning Ita meminta seluruh perangkat daerah lebih aktif mempromosikan aset-aset yang berpotensi disewakan. Dengan penyebarluasan informasi, masyarakat maupun pelaku usaha dapat mengetahui peluang pemanfaatan aset milik pemerintah.
“Kalau kita punya aset, tetapi tidak mengiklankan untuk disewakan, publik tidak tahu. Informasi harus kita gencarkan. Ini bagian dari creative financing, memanfaatkan aset-aset milik pemerintah daerah untuk menghasilkan PAD,” jelasnya.
Selain optimalisasi aset, Pemkot Mojokerto juga membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Skema tersebut memungkinkan pembangunan maupun pemanfaatan aset daerah dilakukan melalui kolaborasi, sehingga pembiayaannya tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah.
Di sisi lain, transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah juga diperkuat melalui digitalisasi. Penerapan SP2D Online dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) menjadi bagian dari upaya mempermudah transaksi sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintah daerah.
Forum koordinasi tersebut diikuti perwakilan 11 pemerintah kabupaten/kota. Melalui kegiatan ini, Ning Ita berharap terbangun pertukaran pengalaman dan gagasan dalam menggali potensi pendapatan serta mengembangkan pola pembiayaan kreatif di daerah.
Ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk lebih terbuka terhadap inovasi dan memperkuat kolaborasi. Dengan demikian, keterbatasan anggaran diharapkan tidak menjadi penghambat bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dan melaksanakan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. *ds
About the Author
