Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto didampingi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono meresmikan Desk Ketenagakerjaan di 35 satuan kewilayahan yang tersebar di 14 Polda. (suaraharianpagi.id/humas)
Jombang – suaraharianpagi.id
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto meresmikan Desk Ketenagakerjaan di 35 satuan kewilayahan yang tersebar di 14 Polda, Sabtu (17/10). Layanan ini dihadirkan untuk mempermudah pekerja mengadukan persoalan ketenagakerjaan, mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK), pembayaran pesangon, hingga sengketa upah.
Peresmian layanan tersebut dipusatkan di Polres Jombang, Jawa Timur, sebagai bagian dari upaya Polri memperluas akses keadilan sekaligus memperkuat perlindungan hak-hak pekerja.
Dalam kegiatan tersebut, Kapolri didampingi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea. Hadir pula Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono.
Kedatangan Kapolri disambut dengan pengalungan bunga melati dan iringan dua penari cucu lampah menuju lokasi kegiatan. Sebelum peresmian, Kapolri juga meninjau bakti sosial yang diselenggarakan Polda Jawa Timur, meliputi pembagian 1.000 paket sembako kepada buruh dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi pekerja.
Peresmian Desk Ketenagakerjaan ditandai dengan pengguntingan pita di depan Satuan Reserse Kriminal Polres Jombang. Kapolri kemudian meninjau ruang pelayanan dan berdialog dengan sejumlah buruh mengenai pentingnya akses pengaduan ketenagakerjaan.
Dalam konferensi pers, Suyudi menegaskan bahwa pembentukan layanan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja di Indonesia.
“Ini merupakan langkah strategis, bukti nyata komitmen kita dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja di Indonesia,” ujar Suyudi.
Menurutnya, Desk Ketenagakerjaan menjadi sarana bagi pekerja untuk memperoleh konsultasi dan fasilitasi penanganan persoalan hubungan industrial, khususnya terkait PHK, pesangon, serta sengketa upah.
Kapolri juga memaparkan capaian penanganan persoalan ketenagakerjaan oleh Polri. Sejak 2025 hingga Oktober 2026, Polri telah memfasilitasi 10.973 pekerja untuk kembali bekerja.
“Juga perlu diketahui sejak tahun 2025 hingga Oktober 2026, Polri telah berhasil memfasilitasi 10.973 pekerja untuk kembali bekerja serta membantu Desk Ketenagakerjaan Polri di tingkat polres,” lanjutnya.
Selain itu, Polri mencatat pemenuhan hak pekerja dengan total nilai mencapai Rp70,28 miliar. Suyudi menekankan bahwa capaian tersebut memerlukan dukungan dan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, serta organisasi serikat pekerja.
Sinergi berbagai pihak dinilai penting untuk memastikan perlindungan hak pekerja berjalan seiring dengan keberlangsungan dunia usaha. Dengan demikian, penyelesaian persoalan ketenagakerjaan diharapkan lebih efektif dan memberikan kepastian bagi pekerja maupun pemberi kerja.
Sementara itu, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengapresiasi pembentukan Desk Ketenagakerjaan di tingkat kewilayahan. Ia mengungkapkan, pembicaraan mengenai pembentukan layanan tersebut dengan Kapolri baru dilakukan sekitar satu minggu sebelum peresmian, sedangkan persiapan hingga pelaksanaannya dapat diselesaikan dalam delapan hari.
“Kami punya harapan besar sinergitas Polri dan buruh pasti akan tetap terjaga di bawah kepemimpinan Pak Kapolri,” katanya.
Andi Gani berharap keberadaan Desk Ketenagakerjaan semakin memperkuat hubungan Polri dengan kalangan buruh sekaligus mempercepat penyelesaian kasus yang selama ini belum menemukan titik terang.
Ia mencontohkan penanganan sejumlah kasus yang sebelumnya mangkrak selama lima hingga enam tahun, tetapi dapat diselesaikan dalam waktu tujuh hingga delapan hari melalui Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri.
Selain itu, Andi Gani menyampaikan rencana kunjungan KSPSI bersama Kapolri dan rombongan ke Museum Ibu Marsinah, yang berkaitan dengan perjuangan buruh dan telah diresmikan Presiden RI Prabowo Subianto pada tahun sebelumnya.
Dengan diresmikannya Desk Ketenagakerjaan di 35 satuan kewilayahan pada 14 Polda, pekerja diharapkan semakin mudah memperoleh pendampingan ketika menghadapi persoalan ketenagakerjaan. Layanan ini juga diharapkan mendorong penyelesaian sengketa secara lebih cepat serta mewujudkan hubungan industrial yang adil, harmonis, dan berkelanjutan. *ds-hum
About the Author
