Rapat Kerja Gabungan Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengawas, dan Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di House of Danarhadi, Surakarta.(suaraharianpagi.id/ds)
Surakarta – suaraharianpagi.id
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari atau Ning Ita mendorong pemerintah pusat memberikan ruang yang lebih fleksibel dalam kebijakan Transfer ke Daerah (TKD). Menurutnya, pola kebijakan yang terlalu seragam berpotensi kurang sesuai dengan karakter dan kebutuhan masing-masing daerah.
Aspirasi tersebut disampaikan Ning Ita saat menghadiri Rapat Kerja Gabungan Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengawas, dan Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di House of Danarhadi, Surakarta, Kamis (3/9/2026).
Dalam forum tersebut, Ning Ita yang juga menjabat Wakil Ketua Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial APEKSI menyampaikan pandangan bersama para wali kota dari berbagai daerah di Indonesia.
Menurutnya, setiap kota memiliki persoalan, potensi, karakter wilayah, serta kebutuhan masyarakat yang tidak sama. Karena itu, kebijakan nasional perlu memberikan ruang adaptasi agar pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah.
“Setiap kota punya persoalan, karakter, potensi dan kebutuhan yang berbeda. Kebijakan yang baik di tingkat nasional harus bisa diterjemahkan secara fleksibel sesuai kebutuhan masyarakat di daerah,” ujar Ning Ita.
Ia menilai fleksibilitas TKD juga harus dibarengi dengan penguatan ruang fiskal pemerintah kota. Pasalnya, kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kapasitas pemerintah daerah menjalankan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ning Ita menegaskan, APBD memiliki kaitan langsung dengan berbagai kebutuhan masyarakat. Anggaran daerah digunakan untuk membangun infrastruktur, memperkuat layanan kesehatan, memperluas akses pendidikan hingga mendorong pertumbuhan sektor UMKM.
“Bagi pemerintah kota, APBD bukan sekadar deretan angka. Di dalamnya ada jalan yang harus dibangun, layanan kesehatan yang harus diperkuat, pendidikan yang harus diperluas, UMKM yang harus tumbuh serta kebutuhan masyarakat yang harus segera dijawab,” katanya.
Karena itu, APEKSI akan terus mendorong penguatan hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah agar semakin adil dan adaptif. Menurut Ning Ita, kebijakan nasional tetap penting sebagai arah pembangunan, namun penerapannya perlu mempertimbangkan kondisi nyata di masing-masing kota.
“Kami di APEKSI terus menyuarakan pentingnya hubungan pusat dan daerah yang semakin kuat, adil dan adaptif,” pungkasnya.
About the Author
