Akademisi Universitas Darul Ulum Jombang, Mukari.(Foto: Istimewa)
Jombang – Suaraharianpagi.id
Sikap Komisi D DPRD Kabupaten Jombang yang menolak audiensi terkait polemik sejarah kelahiran Ir. Soekarno di Ploso menuai kritik dari kalangan akademisi. Salah satunya datang dari Akademisi Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang, Mukari.
Mukari menilai, respons DPRD yang menyebut substansi pembahasan di luar kewenangan dinilai kurang tepat, karena justru dapat memperpanjang polemik di tengah masyarakat.
“Saya kira sikap ini kurang tepat. Apa salahnya merespons ide anak bangsa? Ini perlu proses untuk mencari kebenaran agar tidak menjadi polemik berkepanjangan,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).
Sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Jombang, Mochamad Agung Natsir, menyampaikan bahwa permohonan audiensi dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Jombang tidak dapat difasilitasi karena berada di luar kewenangan lembaganya.
Dalam pernyataan tertulisnya, ia tetap mengapresiasi perhatian para pegiat sejarah terhadap sosok Bung Karno, namun menyarankan agar pembahasan tersebut dialihkan ke instansi yang dianggap lebih relevan.
Menanggapi hal tersebut, Mukari berpandangan bahwa kajian sejarah terkait tokoh besar seperti Bung Karno justru memiliki nilai strategis bagi daerah.
Menurutnya, apabila terbukti Soekarno lahir di Jombang, hal itu dapat menjadi modal sejarah yang besar sekaligus memperkuat identitas daerah.
“Kalau memang benar Bung Karno lahir di Jombang, ini menjadi nilai sejarah yang sangat penting. Namun saya juga memahami, isu seperti ini sering kalah respons dibandingkan gagasan yang bersifat pragmatis,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung kemungkinan adanya pertimbangan non-akademis dalam menyikapi isu tersebut.
“Bisa jadi ada kekhawatiran secara politis ada pihak yang diuntungkan. Kalau itu yang terjadi, menurut saya itu cara berpikir yang sempit,” tegas Mukari.
Mukari berharap pemerintah daerah maupun pihak berwenang dapat memberikan respons yang lebih terbuka terhadap kajian sejarah tersebut, sehingga polemik yang berkembang dapat diselesaikan secara ilmiah dan objektif.
“Dari berbagai sumber yang saya pelajari, sangat mungkin Soekarno lahir di Jombang. Tinggal bagaimana pihak yang memiliki otoritas merespons ini secara serius,” tuturnya.
Sebelumnya, kritik juga disampaikan pemerhati sejarah Jombang, Moch. Faisol. Penulis buku tentang Bung Karno itu menyayangkan sikap DPRD yang dinilai tidak memberikan ruang dialog.
“Saya sangat menyayangkan ketidakberanian Komisi D memfasilitasi atau membatalkan pertemuan yang sudah diagendakan sebelumnya,” katanya.
Faisol juga menilai penolakan tersebut tidak disertai solusi yang jelas mengenai pihak yang berwenang menangani persoalan tersebut.
Diketahui, TACB Kabupaten Jombang telah mengirimkan surat permohonan audiensi kepada DPRD sejak Februari 2026. Audiensi itu rencananya membahas kajian sejarah terkait lokasi kelahiran Bung Karno di Ploso.
Sejumlah pihak direncanakan hadir dalam forum tersebut, di antaranya TACB Kabupaten Jombang, Komunitas Kompas Jombang, Titik Nol Soekarno, Situs Persada Soekarno Kediri, serta perwakilan warga Ploso.
Polemik ini pun masih bergulir, seiring belum adanya forum resmi yang mempertemukan para pihak untuk membahasnya secara terbuka.(Dsy)
About the Author
