Bimbingan teknis pelaksanan bantuan keuangan kepada desa.(Suarahariaanpagi.id/red)
Bojonegoro – Suaraharianpagi.id
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengalokasikan anggaran sebesar Rp806 miliar dari APBD untuk pembangunan infrastruktur yang tersebar di 320 desa. Anggaran tersebut disalurkan melalui skema Bantuan Keuangan Kepada Desa (BKKD) yang bersifat khusus di bidang kebinamargaan, meliputi pembangunan jalan, jembatan, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya.
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menjelaskan, kebijakan pengelolaan anggaran daerah harus dilakukan secara cermat menyusul adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat. Berdasarkan informasi sementara dari Direktur Dana Transfer Kementerian Keuangan, Adriyanto, pengurangan dana transfer dilakukan melalui dua skema.
“Skema pertama, bagi daerah yang menerima dana transfer kecil mengalami pengurangan sebesar 25 persen. Skema kedua, daerah dengan dana transfer besar berkurang hingga 30 persen,” jelas Nurul Azizah saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan BKKD Bersifat Khusus Tahun 2025, Jumat (19/9/2025), di Ruang Angling Dharma.
Ia menegaskan, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih tepat dan bijak dalam pengelolaan keuangan.
“Artinya, kita harus benar-benar tepat dalam pengelolaan anggaran,” tegasnya.
Nurul Azizah juga menyampaikan bahwa Bupati Bojonegoro Setyo Wahono terus mendorong agar alokasi Rp806 miliar tersebut difokuskan untuk pembangunan desa melalui skema BKKD. Selain itu, pada tahun anggaran 2026, Pemkab Bojonegoro masih merencanakan alokasi dana abadi sebesar Rp500 miliar yang akan disimpan dan digunakan untuk mendukung sektor pendidikan.
Meski menghadapi pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat, Pemkab Bojonegoro tetap menyusun skema prioritas pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Prioritas tersebut meliputi pengurangan angka kemiskinan, peningkatan perekonomian, pembangunan infrastruktur yang dirasakan luas manfaatnya, serta pembukaan lapangan kerja bagi tenaga lokal.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (PU BIMA PR) Kabupaten Bojonegoro, Chusaifi Ivan, menjelaskan bahwa Bimtek Pelaksanaan BKKD digelar selama dua hari, yakni Jumat (19/9/2025) dan Senin (22/9/2025).
“Dalam satu hari terdapat dua sesi yang diikuti oleh 320 desa penerima BKKD. Kami mendorong desa untuk segera melakukan perencanaan teknis. Kami siap mendampingi, karena waktu penyaluran BKKD tahun 2025 tinggal tiga bulan lagi,” pungkasnya.*red
About the Author
