Kepala cabang Bulog Mojokerto Muhammad Husin saat wawancara dengan wartawan.(Suaraharianpagi.id/dsy)
Mojokerto – Suaraharianpagi.id
Ketersediaan bahan pangan pokok di wilayah Mojokerto menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025–2026 dipastikan dalam kondisi aman. Perum Bulog Cabang Mojokerto menegaskan bahwa pasokan beras dan minyak goreng masih mencukupi serta dijual sesuai ketentuan harga pemerintah.
Kepala Cabang Perum Bulog Mojokerto, Muhammad Husin, menyampaikan hal tersebut saat mendampingi Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Dyah Roro Esti Widya Putri, dalam kunjungan lapangan ke Pasar Raya Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Rabu (17/12/2025).
Menurut Husin, hasil pemantauan di pasar menunjukkan stok beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tersedia dengan baik dan harganya berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Kondisi serupa juga berlaku untuk Minyak Kita yang masih mudah ditemukan di pasaran dengan harga stabil.
“Masyarakat tidak perlu khawatir. Stok beras SPHP dan Minyak Kita aman, dan kami pastikan ketersediaannya mencukupi hingga memasuki tahun depan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan pengawasan langsung ke pasar untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok, khususnya menjelang momen hari besar keagamaan dan pergantian tahun.
Dari hasil pengecekan, Dyah Roro menyebutkan bahwa beras SPHP dijual di kisaran Rp12.000 per kilogram, sementara Minyak Kita berada pada rentang harga Rp15.500 hingga Rp15.700. Harga tersebut masih sesuai dengan ketentuan HET yang ditetapkan pemerintah.
“Secara umum harga kebutuhan pokok masih terkendali. Memang ada sedikit kenaikan pada cabai rawit, namun hanya beberapa ribu rupiah dan tidak signifikan. Komoditas cabai lainnya relatif stabil,” jelasnya.
Ia berharap masyarakat dapat berbelanja dengan tenang dan nyaman menjelang Natal dan Tahun Baru.
Selain melakukan pemantauan harga, kunjungan tersebut juga dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi pedagang dan masyarakat yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan.*dsy
