Launching SP2D (Surat Perintah Perjalanan Dinas) Online di Pendopo Graha Maja Tama(suaraharianpagi.id/red)
Kabupaten Mojokerto – suaraharianpagi.id
Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, terus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan terpercaya. Komitmen tersebut ditunjukkan saat memimpin acara Penyerahan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan Launching SP2D (Surat Perintah Perjalanan Dinas) Online di Pendopo Graha Maja Tama, Rabu (6/8) pagi.
Dalam arahannya, Gus Bupati menegaskan bahwa pengelolaan keuangan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. KKPD, menurutnya, akan memudahkan pencatatan belanja pemerintah daerah sekaligus membuatnya lebih transparan.
“Penggunaan KKPD ini memberikan banyak manfaat, di antaranya pencatatan transaksi yang lebih mudah dan meminimalkan potensi fraud (penipuan) dari transaksi tunai,” ujarnya.
Gus Bupati menambahkan, ke depan penggunaan KKPD akan terintegrasi dengan SP2D Online. Ia pun mengimbau seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Mojokerto untuk menjaga Sistem Pengendalian Internal (SPI) di dinas masing-masing serta bekerja dengan jujur, bersih, dan netral.
“Secanggih apa pun sistem yang kita miliki, tanpa niat yang bersih, komitmen kuat, dan integritas tinggi, semuanya akan sia-sia. Teknologi hanyalah alat, manusialah yang menentukan perubahan,” tegasnya.
Selain KKPD dan SP2D Online, acara tersebut juga dirangkai dengan peresmian sistem PURNADI (Pelayanan Surat Penghentian Pembayaran Digital). Aplikasi ini ditujukan bagi pensiunan ASN Pemkab Mojokerto sebagai solusi pengganti SKPP (Surat Keterangan Penghentian Pembayaran) yang dinilai kurang efektif.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mojokerto, Iwan Abdillah, menjelaskan bahwa PURNADI memungkinkan proses pelayanan dilakukan secara real time.
“Ini adalah ikhtiar Pemkab Mojokerto untuk memuliakan para pensiunan. Selama ini SKPP terkesan lama dan rumit, sedangkan dengan PURNADI, semuanya lebih cepat dan praktis,” jelas Iwan.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan pelayanan publik di Kabupaten Mojokerto, sekaligus memperkuat sinergi antara teknologi dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.*ds
About the Author
