
Wali Kota Rakor dengan Mendagri bersama seluruh Kepala Daerah di Ruang Command Center(suaraharianpagi.id/red)
Kota Mojokerto – suaraharianpagi.id
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menegaskan kesiapannya menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait langkah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Pernyataan itu ia sampaikan usai mengikuti rapat koordinasi bersama Mendagri dan seluruh kepala daerah dalam agenda Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Selasa (2/9), di Command Center Balai Kota Mojokerto.
Dalam pertemuan tersebut, Mendagri menyampaikan delapan arahan strategis yang wajib diperhatikan pemerintah daerah.
Arahan itu mencakup pelaksanaan rapat Forkopimda secara rutin, membangun komunikasi intensif dengan tokoh masyarakat, menggelar doa bersama lintas agama untuk persatuan bangsa, hingga memperkuat program pro-rakyat seperti gerakan pangan murah serta penyaluran bantuan sosial.
Selain itu, Mendagri juga mengingatkan agar kepala daerah menunda kegiatan seremonial berlebihan, tidak mempertontonkan gaya hidup mewah, membatasi perjalanan luar negeri, serta memastikan keberadaan penuh di daerah masing-masing bersama Forkopimda dalam menjaga stabilitas.
Menindaklanjuti instruksi tersebut, Ning Ita sapaan akrab Wali Kota Mojokerto menyampaikan bahwa sejumlah langkah nyata sudah dilaksanakan.
Antara lain, Pemkot Mojokerto bersama Forkopimda, DPRD, tokoh masyarakat, serta organisasi kepemudaan menggelar rapat koordinasi yang menghasilkan deklarasi menolak aksi kekerasan dalam penyampaian pendapat di ruang publik pada Minggu (31/8).
Tak hanya itu, pemerintah kota juga telah melaksanakan doa bersama dan istigasah serentak di seluruh OPD, dengan melibatkan komunitas ojek online (ojol) untuk memanjatkan doa bagi kedamaian bangsa, Senin (1/9).
“Kami berkomitmen menjaga suasana kondusif sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga melalui program konkret seperti gerakan pangan murah yang tersebar di seluruh kecamatan, termasuk yang difasilitasi kejaksaan maupun polres,” ujar Ning Ita.
Ia menambahkan, arahan Mendagri menjadi acuan penting agar pemerintah daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, melainkan juga memastikan terciptanya keamanan, ketertiban, serta ketenangan di tengah masyarakat.
“Harapan kita, stabilitas keamanan dan ekonomi tetap terjaga sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah di tengah tantangan bangsa saat ini,” tutupnya. *ds