
Menteri sosial RI Saifullah Yusuf saat berkunjung ke sekolah rakyat kabupaten Mojokerto.(Suaraharianpagi.id/dsy)
Mojokerto – Suaraharianpagi.id
Untuk menjadi siswa Sekolah Rakyat, tidak ada pendaftaran terbuka seperti sekolah pada umumnya. Anak-anak dari keluarga pra-sejahtera yang ingin bersekolah di lembaga pendidikan gagasan Presiden Prabowo Subianto ini harus terlebih dahulu terdata dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTKS).
Dari data tersebut, pendamping sosial akan datang langsung ke rumah warga, mencocokkan kondisi lapangan, lalu mengusulkan anak-anak yang memenuhi syarat sebagai calon siswa.
Proses ini dijelaskan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia (RI) Saifullah Yusuf, atau akrab disapa Gus Ipul, saat mengunjungi Sekolah Rakyat Mojokerto di Jalan Raya Terusan–Gedeg, No. 199, Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Sabtu malam (11/10/2025) sekitar pukul 19.30 WIB.
“Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran. Pendamping sosial yang akan mendatangi keluarga, melakukan asesmen, mencocokkan data dengan kondisi sebenarnya, kemudian mengajukan ke Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan. Setelah diverifikasi dan ditandatangani oleh Bupati serta saya, barulah anak itu resmi menjadi siswa Sekolah Rakyat,” ujar Gus Ipul dalam sambutannya.
Menurutnya, Sekolah Rakyat memiliki tiga sasaran utama, yakni:
1. Anak usia sekolah yang belum pernah sekolah,
2. Anak putus sekolah, dan
3. Anak yang berpotensi putus sekolah karena kendala ekonomi.
“Di sekitar kita masih banyak keluarga-keluarga seperti ini. Data nasional menunjukkan ada sekitar empat juta anak usia sekolah yang tidak bersekolah karena berbagai alasan. Anak-anak inilah yang menjadi prioritas Sekolah Rakyat,” terang Gus Ipul.
Ia menegaskan, mekanisme seleksi tanpa tes akademik ini dirancang agar pendidikan dapat dijangkau oleh keluarga miskin.
“Yang penting memenuhi syarat administrasi dan terdata di DTKS. Tidak ada tes akademik, karena program ini dikhususkan bagi keluarga tidak mampu,” katanya.
Gus Ipul menambahkan, tugas Kementerian Sosial hanyalah menerjemahkan gagasan Presiden Prabowo agar program Sekolah Rakyat bisa berjalan sesuai visi.
“Tugas kami hanya menerjemahkan gagasan Presiden. Sekolah Rakyat adalah ide beliau untuk memastikan anak-anak dari keluarga tidak mampu tetap bisa mendapatkan pendidikan berkualitas,” ujarnya.
Program Sekolah Rakyat dilaksanakan melalui kolaborasi lintas kementerian mulai dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, hingga Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Negara serta dukungan penuh pemerintah daerah.
“Alhamdulillah, Kabupaten Mojokerto menjadi salah satu dari 160 titik rintisan di seluruh Indonesia. Saat ini sudah menampung hampir 16.000 siswa,” tutur mantan Wakil Gubernur Jawa Timur itu.
Selain soal penerimaan siswa, Gus Ipul juga menyoroti pentingnya pemeriksaan kesehatan dan pembinaan karakter bagi peserta didik. Dari hasil tes kesehatan awal, sebagian besar siswa ditemukan memiliki masalah pada gigi.
“Ini menjadi perhatian kami karena kesehatan juga bagian dari pembentukan karakter anak,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Gus Ipul menegaskan peran penting pendamping sosial sebagai ujung tombak program Sekolah Rakyat.
“Pendamping harus benar-benar memahami konsep ini. Jangan sampai salah persepsi bahwa Sekolah Rakyat tidak punya siswa karena tidak membuka pendaftaran. Justru pendampinglah yang mencari dan memastikan bahwa anak-anak yang layak bisa sekolah,” pungkasnya.*dsy