Rencana Resmikan Kantor DPD PAN Mojokerto Batal, Zulhas Harus Dampingi Presiden ke PBB

Mojokerto – suaraharianpagi.id

Usai kunjungan ke Pondok Pesantren (Ponpes) Amanatul Ummah, Desa Kembangbelor, Pacet, Kabupaten Mojokerto, Sabtu siang (20/9), Menteri Koordinator Bidang Pangan DR. H. Zulkifli Hasan, M.M. semula dijadwalkan meresmikan kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Mojokerto.

Namun rencana tersebut batal. Zulkifli Hasan (Zulhas), yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN, harus segera terbang ke luar negeri untuk mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Amerika Serikat.

Saat berada di Ponpes Amanatul Ummah, Zulhas sempat memberikan motivasi kepada ratusan santri dengan menceritakan perjalanan hidupnya hingga dipercaya menjadi menteri. Ia menekankan pentingnya doa dan restu orang tua serta guru dalam meraih kesuksesan.

“Minta doa dan ikuti ajaran guru dan kiai, minta doa kedua orang tua, minta restu kepada mereka. Sering berkunjung ke kiai untuk ngalab berkah, itu yang harus selalu diamalkan,” tegasnya.

Zulhas juga menyampaikan permohonan maaf karena harus segera meninggalkan lokasi. Ia dijadwalkan terbang pukul 14.00 WIB melalui Bandara Juanda, Surabaya.

“Saya minta maaf karena tidak bisa berlama-lama di sini. Pukul 13.15 WIB saya harus berangkat ke bandara. Ini tugas negara, perintah langsung dari Presiden yang tidak bisa ditunda. Insya Allah di lain kesempatan saya akan berkunjung lagi ke Ponpes Amanatul Ummah untuk ngalab berkah ke Pak Kiai,” terangnya.

Dalam wawancara dengan wartawan, Zulhas juga menyinggung program pemerintah terkait pengajuan pinjaman modal usaha untuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih (KMP). Menurutnya, dalam dua hingga tiga hari ke depan, pengajuan dana bisa dilakukan melalui bank-bank Himbara.

“Insya Allah dua atau tiga hari lagi minggu depan, mudah-mudahan Selasa atau Rabu sudah bisa mengajukan. Pak Menteri Keuangan sudah merencanakannya dan sudah janji kepada saya,” tandasnya.

Pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp200 triliun yang akan disalurkan melalui Himbara (BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN). Targetnya, 20.000 Koperasi Merah Putih akan menerima pembiayaan.

Setiap koperasi bisa mengajukan pinjaman maksimal Rp3 miliar, sesuai analisa kebutuhan. Dana tersebut dapat digunakan untuk modal kerja maupun investasi, seperti pembangunan gudang penyimpanan atau pengadaan truk operasional.

“Yang penting transparan, akuntabel, dan jelas rencana pemanfaatannya. Kalau itu sudah terpenuhi, bank akan lebih mudah mengucurkan pinjaman,” imbuh Zulhas.

Skema pembiayaan ini juga mendapat dukungan lewat penggunaan Dana Desa, Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai penjamin pinjaman. Mekanisme tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025, yang menjadi landasan hukum bagi bank untuk menyalurkan pembiayaan.

Dengan program ini, pemerintah berharap keberadaan Kopdes Merah Putih dapat memperkuat perekonomian desa melalui usaha produktif yang terkelola dengan baik. *dsy