Kantor DPMD Sampang di jalan Jaksa Agung Suprapto.(Suaraharianpagi.id/Bun)
Sampang – Suaraharianpagi.id
Kinerja Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang kembali menuai sorotan publik. Lembaga tersebut dinilai tidak profesional dalam pelayanan serta tertutup terhadap informasi penggunaan Dana Desa (DD).
Sejumlah awak media yang mencoba meminta klarifikasi terkait transparansi Dana Desa justru mendapat respons tidak etis dari salah satu pejabat DPMD bernama Darmanto. Dalam komunikasi yang terekam, pejabat tersebut menunjukkan sikap menantang dan tidak mencerminkan etika birokrasi.
“Jangan nyuruh saya menghubungi ini itu. Hubungi sendiri kalau mau terlihat profesional,” ujar Darmanto dalam pesan yang diterima redaksi, Senin (6/10/2025).
Alih-alih memberikan klarifikasi, Darmanto justru membalas dengan nada sinis.
“Kamu penyidik ya?” tulisnya.
Respons tersebut memicu kekecewaan dari pihak yang meminta keterangan.
“Saya kok disuruh-suruh,” ujar salah satu warga yang merasa diperlakukan tidak sopan oleh pejabat publik itu.
Percakapan itu memperlihatkan lemahnya komunikasi publik dan buruknya etika birokrasi di tubuh DPMD Sampang. Darmanto kemudian berkilah bahwa urusan Dana Desa merupakan kewenangan camat. Namun, masyarakat menilai pernyataan tersebut hanya bentuk pengalihan tanggung jawab.
Tidak hanya soal sikap pejabat, dugaan ketertutupan juga terlihat di sejumlah kecamatan. Warga mengaku kesulitan memperoleh laporan realisasi penggunaan Dana Desa.
Banyak pemerintah desa disebut tidak mampu menunjukkan data secara terbuka, sehingga menimbulkan kecurigaan publik terhadap lemahnya fungsi pembinaan dan pengawasan DPMD.
Sejumlah warga mendesak Bupati Sampang segera turun tangan untuk menindaklanjuti persoalan ini. Mereka menilai transparansi dan akuntabilitas publik merupakan amanat undang-undang yang tidak bisa ditawar.
“Kalau DPMD saja tidak terbuka, bagaimana masyarakat bisa percaya pada pengelolaan Dana Desa,” ujar seorang warga Kecamatan Omben yang enggan disebut namanya.
Kinerja pejabat publik seperti Darmanto dinilai mencoreng citra pemerintah daerah. Dalam pandangan masyarakat, Plt DPMD Sampang dianggap gagal memastikan keterbukaan informasi publik sebagaimana mestinya.*Bun
About the Author
