Kota Mojokerto – suaraharianpagi.id
Pemerintah Kota Mojokerto kembali menorehkan prestasi gemilang dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut, Pemkot Mojokerto berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo, pada Jumat (2/5).
Wali Kota Mojokerto, yang akrab disapa Ning Ita, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut dan memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemkot serta para pemangku kepentingan yang telah bekerja secara profesional dan konsisten.
“Alhamdulillah, untuk ke-11 kalinya kita kembali meraih opini WTP. Ini bukan sekadar capaian administratif, tapi bukti nyata dari komitmen bersama dalam membangun tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” ujar Ning Ita.
Menurutnya, opini WTP adalah bentuk kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, tanggung jawab ini harus dijaga dengan integritas dan profesionalisme tinggi.
“Setiap rupiah dari rakyat harus dikelola dengan penuh kehati-hatian, efisien, dan memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat. WTP adalah amanah, bukan sekadar prestasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ning Ita menekankan pentingnya menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari BPK sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Ia juga mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar terus berpedoman pada prinsip akuntabilitas dan arahan dari lembaga pengawas keuangan.
“Ketepatan dan kecepatan dalam menindaklanjuti temuan BPK adalah kunci menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya.
Dengan raihan opini WTP yang ke-11 ini, Kota Mojokerto semakin memperkuat posisinya sebagai daerah yang memiliki komitmen kuat terhadap praktik pemerintahan yang bersih dan berkinerja baik. Ning Ita berharap capaian ini menjadi semangat baru dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih transparan, responsif, dan berkelanjutan.
“Semoga ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas SDM dan memperbaiki sistem informasi keuangan agar lebih komprehensif dan akuntabel demi terciptanya clean and good governance,” pungkasnya. *ds
