Sosialisasi Perjanjian Kerja Sama APIP–APH di Ruang Satya Bina Karya Pemkab Mojokerto(suaraharianpagi.id/red)
Kabupaten Mojokerto – suaraharianpagi.id
Pemerintah Kabupaten Mojokerto menegaskan komitmennya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dengan memperkuat koordinasi antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH).
Langkah ini diwujudkan melalui Sosialisasi Perjanjian Kerja Sama APIP–APH dalam penanganan laporan pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Satya Bina Karya (SBK) Pemkab Mojokerto, Rabu (13/8) siang, dihadiri pimpinan perangkat daerah, camat, direktur BUMD, serta perwakilan lembaga penegak hukum.
Inspektur Kabupaten Mojokerto, Poedji Widodo, menjelaskan bahwa kegiatan ini mengacu pada Nota Kesepahaman antara Kemendagri, Kejaksaan RI, dan Polri. Tujuannya adalah memastikan penanganan laporan sesuai aturan, tanpa tumpang tindih kewenangan.
“Sinergi ini penting agar tidak ada celah bagi praktik korupsi di lingkungan Pemkab Mojokerto,” tegasnya.
Bupati Mojokerto Muhammad Albarra atau Gus Bupati menilai kolaborasi APIP–APH adalah langkah strategis untuk mencegah sekaligus menindak pelanggaran.
“APIP berperan mendeteksi dan membina sejak dini, sementara APH memberikan efek jera dan kepastian hukum. Jika keduanya berjalan beriringan, tercipta pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh perangkat daerah membangun budaya anti-korupsi dan memandang pengaduan masyarakat sebagai bentuk partisipasi publik, bukan ancaman.
“Pengaduan harus ditindaklanjuti secara profesional dan berkeadilan,” tambahnya.
Gus Bupati juga mengingatkan ASN untuk menjaga etika, termasuk di media sosial, agar tidak merusak kepercayaan publik. “Mari pastikan Pemkab Mojokerto tetap pada rel yang benar sesuai aturan, bekerja tulus demi masyarakat, bangsa, dan negara,” pesannya.
Pemkab Mojokerto berharap kerja sama APIP–APH tidak berhenti di atas kertas, melainkan terwujud dalam tindakan nyata untuk memperkuat integritas birokrasi dan mencegah korupsi sejak dini. *ds
About the Author
