Pemkab Jombang Fokus Perkuat Kolaborasi dan Data Tunggal untuk Tekan Kemiskinan

Jombang — Suaraharianpagi.id

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang terus memperkuat langkah konkret dalam menurunkan angka kemiskinan. Melalui Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Tahun 2025, Bupati Jombang Warsubi menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dan penggunaan data tunggal sebagai fondasi pengentasan kemiskinan yang efektif dan terukur.

Rapat yang berlangsung di Ruang Soero Adiningrat, Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Rabu (15/10/2025), dibuka langsung oleh Bupati Warsubi bersama Wakil Bupati Gus Salmanudin yang juga menjabat sebagai Ketua TKPK.

Dalam arahannya, Bupati Warsubi menyampaikan kabar baik: tingkat kemiskinan Jombang tahun 2025 menurun menjadi 8,36 persen, turun 0,24 persen dibandingkan tahun 2024 yang tercatat 8,60 persen. Angka tersebut bahkan lebih rendah dari rata-rata kemiskinan Provinsi Jawa Timur (9,50 persen) dan nasional (8,47 persen).

“Penurunan ini harus terus dijaga dan ditingkatkan. Target kita tahun 2026 adalah menekan angka kemiskinan hingga 8,04 persen serta mencapai 0 persen kemiskinan ekstrem sesuai amanat Inpres Nomor 8 Tahun 2025,” tegas Abah Warsubi.

Untuk mencapai target tersebut, Pemkab Jombang menetapkan tiga strategi utama, yakni:

1. Penguatan Regulasi dan Pelaksanaan: memperkuat dasar hukum dan pelaksanaan program agar tepat sasaran.
2. Mewujudkan Data Tunggal: menggunakan data by name, by address, dan by problem yang terverifikasi sebagai satu-satunya acuan program.
3. Pendekatan Pentahelix: membangun kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha/CSR, masyarakat, dan media.

Wakil Bupati Jombang, Gus Salmanudin, menambahkan bahwa berbagai indikator makro turut berperan dalam menurunkan kemiskinan, seperti inflasi yang stabil, peningkatan kualitas tenaga kerja (TPT turun menjadi 3,75% di 2024), serta kenaikan Nilai Tukar Petani yang mencapai 114,45 pada Juli 2025.

“Penyaluran Dana Desa dan program perlindungan sosial juga berkontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Beberapa program unggulan Pemkab Jombang yang mendukung strategi pengentasan kemiskinan antara lain:

a. Beasiswa Milenial, dengan alokasi Rp 1 miliar untuk membantu 30 siswa kurang mampu.
b. Gerdu Mapan ‘Ayo Muleh Nggowo Gabah’, mendorong kemandirian pangan dan peningkatan pendapatan petani.
c. Mandor Jalan, untuk penanganan kerusakan jalan ringan dan sedang guna memperlancar pergerakan ekonomi.
d. Insentif Guru Ngaji TPQ, yang akan dinaikkan dari Rp 750.000 menjadi Rp 1 juta pada tahun 2026.

Kepala Bappeda Kabupaten Jombang, Danang Praptoko, menjelaskan bahwa rapat kali ini sekaligus menjadi forum penyusunan Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RATPKD) 2026.

“Semua pihak, baik OPD pengampu program, ormas, akademisi, maupun media, harus memperkuat prinsip 4K Konsolidasi, Koordinasi, Kolaborasi Aktif, dan Komunikasi agar program tepat sasaran dan berdampak langsung,” katanya.

Rapat juga diisi dengan paparan Profil Kemiskinan Kabupaten Jombang oleh Plt. Kepala BPS Jombang, Abdus Salam, yang menjadi dasar penyusunan RATPKD 2026.

Menutup kegiatan, Wakil Bupati Salmanudin menegaskan bahwa hasil rapat ini bukan sekadar seremonial, melainkan komitmen bersama yang akan ditindaklanjuti melalui rapat lanjutan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk Baznas dan lembaga filantropi.

“Pertemuan ini adalah fondasi untuk menyepakati langkah konkret. Kami akan kawal bersama agar intervensi bagi 8,36 persen penduduk miskin benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan,” pungkasnya.

Dengan sinergi lintas sektor dan komitmen kuat dari seluruh elemen, Pemkab Jombang optimistis dapat mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua.*swy