Ning Ita presentasi akhir KI Awards 2025 yang digelar secara daring. (suaraharianpagi.id/ds)
Kota Mojokerto – suaraharianpagi.id
Pemerintah Kota Mojokerto kembali menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan transparan.
Kota kecil penuh inovasi ini berhasil menembus tahap akhir penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KI) Awards 2025 yang digelar oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur.
Dalam presentasi akhir yang digelar secara daring, Kamis (23/10), Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari atau yang akrab disapa Ning Ita, memaparkan berbagai langkah strategis yang telah ditempuh jajarannya untuk memperkuat akses dan partisipasi publik terhadap informasi pemerintahan.
“Pemerintah Kota Mojokerto terus berupaya memastikan seluruh layanan informasi publik dapat diakses dengan mudah, cepat, dan merata. Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban, melainkan komitmen kami untuk mewujudkan pemerintahan yang partisipatif dan akuntabel,” tegas Ning Ita.
Ia menjelaskan, komitmen keterbukaan informasi telah diimplementasikan secara menyeluruh mulai dari optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), hingga peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan, pendampingan, dan monitoring berkelanjutan.
Tak berhenti di situ, Pemkot Mojokerto juga terus berinovasi agar semangat transparansi menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Salah satu program unggulannya adalah Duta Keterbukaan Informasi, yang melibatkan para pelajar sebagai agen muda dalam menyebarluaskan nilai-nilai keterbukaan di lingkungan sekolah dan komunitasnya.
Program tersebut merupakan pengembangan dari PPID Road to School, yang sebelumnya sukses menumbuhkan kesadaran keterbukaan informasi di kalangan generasi muda.
Dengan sederet inovasi dan penguatan sistem tersebut, Ning Ita optimistis Kota Mojokerto mampu mempertahankan reputasi sebagai salah satu daerah dengan implementasi keterbukaan informasi terbaik di Jawa Timur.
“Kami berharap keterbukaan informasi tidak hanya berhenti sebagai penghargaan administratif, tetapi menjadi budaya kerja seluruh ASN dalam memberikan pelayanan publik yang transparan, cepat, dan responsif,” pungkasnya. *ds
About the Author
