Mahasiswa yang tergabung dalam GMNI Mojokerto usai audiensi di kantor DPRD kabupaten.(suaraharianpagi.id/dsy)
Kabupaten Mojokerto – suaraharianpagi.id
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Mojokerto menyuarakan lima tuntutan rakyat atau yang mereka sebut Pancatura dalam audiensi bersama jajaran pimpinan daerah, Rabu (3/9).
Aksi damai tersebut digelar sebagai bentuk keprihatinan terhadap situasi politik dan demokrasi di Indonesia saat ini.
Ketua DPC GMNI Mojokerto, Mohammad Thohir, menyebut demokrasi tengah menghadapi ujian serius. Menurutnya, hal itu tampak dari kegagalan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menyerap aspirasi publik, serta maraknya tindakan represif aparat kepolisian terhadap masyarakat yang menyuarakan pendapat.
“Eskalasi masalah sosial politik ini tidak hanya menciptakan ketegangan di ruang publik, tetapi juga mengikis kepercayaan rakyat terhadap institusi-institusi yang ada,” kata Thohir dalam pernyataan sikapnya.
Adapun lima tuntutan yang dibacakan GMNI Mojokerto adalah:
- Menolak kebijakan yang merugikan rakyat, termasuk penghapusan tunjangan rumah dinas DPR, serta mendesak percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen pemberantasan korupsi.
- Menuntut keterbukaan informasi publik dari DPR dan evaluasi menyeluruh terhadap kinerjanya.
- Mendesak transparansi dalam penegakan hukum agar tidak diskriminatif.
- Menuntut pembebasan massa aksi yang ditangkap saat menyampaikan pendapat di muka umum.
- Meminta sanksi tegas, minimal pencopotan jabatan, bagi aparat atau pejabat yang melanggar hukum maupun etika.
Audiensi yang berlangsung di DPRD Kabupaten Mojokerto itu dihadiri sekitar 22 mahasiswa. Mereka diterima langsung oleh Bupati Mojokerto, Ketua DPRD, serta Kapolres Mojokerto.
Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ayni Zuhro, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa tersebut.
“Ada lima tuntutan tadi yang sudah disampaikan, dan akan kita teruskan sebagai evaluasi, baik di tingkat nasional maupun kabupaten,” ujarnya.
Sementara itu, salah satu peserta audiensi, Riza Alfiah, mahasiswi Universitas Islam Majapahit (Unim), menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan aksi damai.
“Alhamdulillah tadi kita ditemui langsung oleh Bupati, Ketua DPRD, dan Kapolres. Ada lima tuntutan yang sudah kita sampaikan,” katanya. *dsy
About the Author
