Pilkada Damai Mojokerto 2024: Bawaslu Gelar Rapat Koordinasi dan Deklarasi

Kabupaten Mojokerto – suaraharianpagi.id
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto mengadakan Rapat Koordinasi Stakeholder Deklarasi Damai untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Aula Hotel Aston Mojokerto. Senin (23/9)

Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan partai politik, serta kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu Mojokerto, Dody Faizal, menyampaikan urgensi keterlibatan semua pihak dalam menjaga kedamaian selama Pilkada.

“Deklarasi ini bukan sekadar seremonial pencegahan, tetapi membutuhkan aksi nyata dari seluruh elemen untuk mewujudkan Pilkada yang damai dan tertib,” tegas Dody.

Dukungan terhadap penyelenggaraan Pilkada yang damai juga datang dari Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko. Ia mengingatkan bahwa Pilkada serentak di seluruh Indonesia akan digelar pada 27 November 2024.

“Dengan pengalaman dari Pemilu Februari lalu, kita harus lebih siap untuk menghadapi tantangan teknis Pilkada ini,” ujar Teguh.
Keamanan menjadi salah satu prioritas utama dalam pelaksanaan Pilkada. Teguh memastikan bahwa Kepolisian, TNI, serta satuan pengamanan lainnya akan berkolaborasi untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama Pilkada.

“Pengamanan penuh akan dilibatkan, mulai dari Kepolisian, TNI, hingga Satpol PP dan Linmas,” tambahnya.

Selain itu, Kepala Kejaksaan Negeri Mojokerto, Endang Tirtana, mengajak seluruh peserta Pilkada dan pendukungnya untuk menjaga suasana kondusif. Ia menegaskan pentingnya menjaga persatuan di Mojokerto selama dan setelah Pilkada.

“Pilkada yang damai adalah cerminan masyarakat yang dewasa dalam berdemokrasi,” kata Endang.

Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto, juga menekankan kesiapan para pasangan calon dalam menerima hasil Pilkada, baik itu menang maupun kalah.

“Jika ada sengketa, ajukan sesuai dengan prosedur hukum di Mahkamah Konstitusi. Jangan sampai terjadi konflik yang dapat merusak suasana damai di Mojokerto,” ujarnya.

Sementara itu, Letkol Inf. Rully Noriza, Dandim 0815 Mojokerto, menekankan netralitas TNI dalam Pilkada. Ia juga mengingatkan agar persaingan antar pasangan calon dilakukan secara sehat, tanpa melibatkan berita bohong atau hoaks.

“Mari kita berkompetisi dengan cara yang bersih, menonjolkan visi dan misi yang membawa kebaikan bagi masyarakat,” pesannya.

Rapat Koordinasi ini diakhiri dengan penandatanganan Deklarasi Damai oleh kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Ketua Bawaslu, Ketua KPU, serta para pimpinan institusi terkait.

Deklarasi ini menjadi tonggak penting dalam menciptakan Pilkada yang aman, tertib, dan kondusif di Kabupaten Mojokerto. *ds