Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, Ir. H. M. Kholiq, M.A.P.,
Malang – suaraharianpagi.id
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, Ir. H. M. Kholiq, M.A.P., mendorong penguatan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana di wilayah Kecamatan Karangploso.
Menurut Kholiq, keamanan, ketertiban masyarakat, dan kesiapsiagaan bencana merupakan bagian dari pelayanan dasar yang harus diwujudkan pemerintah daerah. Karakter wilayah Karangploso yang dinamis membutuhkan peran Satlinmas yang lebih optimal, terutama dalam menghadapi persoalan sosial, gangguan ketertiban umum, hingga potensi bencana hidrometeorologi.
Ancaman yang perlu diantisipasi di antaranya hujan dengan intensitas tinggi, tanah longsor, angin kencang, serta pohon tumbang yang berpotensi mengganggu keselamatan masyarakat dan aktivitas warga.
“Penguatan Satlinmas melalui sinergi lintas sektor dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan merupakan kunci terwujudnya Kabupaten Malang yang aman, tertib, tangguh bencana, dan sejahtera,” ujar pria asal Desa Karangsari, Kecamatan Bantur tersebut.
Kholiq menilai, keamanan dan pembangunan memiliki keterkaitan erat. Stabilitas sosial yang terjaga menjadi fondasi bagi pembangunan berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan dengan lebih baik.
Dalam konteks tersebut, Satlinmas dinilai memiliki posisi strategis karena berada langsung di tengah masyarakat, khususnya di tingkat desa dan kelurahan. Keberadaan mereka menjadi bagian penting dalam mendukung perlindungan masyarakat, penanganan awal situasi darurat, serta penyampaian informasi kepada pemerintah daerah.
“Satlinmas hadir tepat di titik temu sebagai penghubung antara keamanan, pembangunan, dan kesejahteraan melalui peran perlindungan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Mereka adalah mata, telinga, sekaligus lengan pertama pemerintah daerah saat situasi darurat terjadi di lapangan,” imbuh legislator yang telah mengabdi di kursi pimpinan DPRD sejak 2014 tersebut.
Namun, Kholiq juga menyoroti sejumlah kendala yang masih dihadapi Satlinmas, mulai dari kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang belum merata, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, hingga minimnya dukungan insentif.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pelaksanaan pelatihan kebencanaan secara rutin serta penguatan koordinasi antara pemerintah desa dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
“Kita tidak bisa membiarkan Satlinmas bekerja sendirian dengan peralatan seadanya di tengah kompleksitas ancaman bencana yang terus meningkat. DPRD akan terus mengawal agar ada pemerataan fasilitas dan dukungan anggaran yang proporsional bagi pemberdayaan Satlinmas berbasis desa,” tegasnya.
Kholiq, yang juga menakhodai KUD Bantur serta aktif dalam kepengurusan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) tingkat provinsi hingga nasional, berharap penguatan Satlinmas dapat dilakukan secara berkelanjutan melalui dukungan kebijakan, anggaran, peningkatan kapasitas, dan kolaborasi lintas sektor.
Dengan demikian, Satlinmas diharapkan semakin siap menjalankan tugas perlindungan masyarakat, menjaga kondusivitas wilayah, serta membantu penanganan awal ketika terjadi bencana maupun situasi darurat. *ich-adv




