Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari meninjau langsung pelatihan tahap ketiga di Gedung UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Mojokerto, Jalan Raya Jabon, Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. (suaraharianpagi.id/ds)
Kota Mojokerto – suaraharianpagi.id
Pemerintah Kota Mojokerto terus memperluas akses kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas melalui pelatihan keterampilan berbasis kompetensi. Program yang didanai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2026 ini diharapkan dapat membekali peserta dengan keahlian sekaligus membuka peluang memasuki dunia kerja.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari meninjau langsung pelatihan tahap ketiga di Gedung UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Mojokerto, Jalan Raya Jabon, Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Selasa (17/11).
Pada tahap ini, sebanyak 16 peserta mengikuti pelatihan tata boga. Mereka terdiri atas enam penyandang disabilitas daksa, sembilan penyandang disabilitas rungu wicara, dan satu peserta dengan autisme.
Pelatihan berlangsung selama 24 hari kerja, mulai 28 Oktober hingga 24 November 2026. Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta dijadwalkan mengikuti uji kompetensi pada 25 November 2026.
Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita itu menjelaskan, pelatihan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan keterampilan peserta, tetapi juga memperluas akses informasi antara pencari kerja penyandang disabilitas dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
“Basis data peserta yang telah mengikuti pelatihan di BLK Provinsi Jawa Timur ini dapat diakses oleh perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Dengan demikian, perusahaan memiliki informasi mengenai calon tenaga kerja yang telah mendapatkan pelatihan,” kata Ning Ita.
Menurutnya, pembangunan inklusif harus diwujudkan melalui program dan kegiatan nyata. Komitmen tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemkot Mojokerto menerapkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.
“Pengarusutamaan gender bukan hanya sekadar masuk dalam perencanaan, tetapi harus diimplementasikan dalam setiap program dan kegiatan di Kota Mojokerto,” tuturnya.
Ning Ita menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga perlu memastikan seluruh kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok minoritas, memperoleh kesempatan serta manfaat pembangunan.
“Ketika berbicara tentang pembangunan, bukan hanya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi ukuran, tetapi juga apakah pembangunan tersebut sudah benar-benar inklusif dan menjangkau seluruh masyarakat, termasuk kelompok minoritas,” imbuhnya.
Secara keseluruhan, program Pelatihan Keterampilan Berbasis Kompetensi yang dilaksanakan pada 2024 hingga 2026 telah menjangkau sekitar 900 peserta. Khusus pada 2026, tercatat 192 peserta mengikuti berbagai pelatihan, termasuk 22 penyandang disabilitas.
Melalui program ini, Pemkot Mojokerto berharap penyandang disabilitas memiliki bekal keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha mandiri. Dengan demikian, kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dapat semakin terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. *ds




