Gus Bupati beri arahan saat hadiri Sosialisasi Implementasi Alat Perekam Transaksi Usaha (Jatim Tax) di Hotel Arayanna Trawas. (suaraharianpagi.id/ds)
Kabupaten Mojokerto – suaraharianpagi.id
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto terus mendorong digitalisasi perpajakan daerah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu langkah yang dilakukan melalui implementasi Alat Perekam Transaksi Usaha (Jatim Tax) yang dikembangkan melalui kerja sama dengan Bank Jatim.
Upaya tersebut disosialisasikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto dalam kegiatan Sosialisasi Implementasi Alat Perekam Transaksi Usaha (Jatim Tax) di Hotel Arayanna Trawas, Senin (16/11) pagi. Kegiatan dibuka langsung Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa.
Dalam arahannya, Bupati yang akrab disapa Gus Bupati itu menegaskan, optimalisasi PAD menjadi semakin penting di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Karena itu, pemerintah daerah perlu memaksimalkan potensi pendapatan daerah, termasuk dengan memperbaiki sistem pengawasan dan pencatatan pajak.
Menurutnya, upaya optimalisasi PAD tidak cukup hanya dengan meningkatkan intensitas pemungutan. Pemerintah juga perlu mencegah potensi kebocoran akibat kesalahan pencatatan transaksi, kekeliruan administrasi, hingga penyalahgunaan pajak daerah.
“Dana transfer pusat ke daerah di seluruh Indonesia Raya, termasuk Kabupaten Mojokerto, mengalami pengurangan, sehingga, agar program-program pemerintah Kabupaten Mojokerto bisa berjalan dengan baik, maka antara lain kita harus bisa memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita. Upaya-upaya PAD yang kita lakukan di antaranya adalah memastikan agar tidak ada kebocoran di dalam perpajakan,” beber Albarraa.
Salah satu langkah yang ditempuh Pemkab Mojokerto untuk memperkuat pengawasan pajak daerah adalah bekerja sama dengan Bank Jatim melalui implementasi Jatim Tax. Sistem ini dinilai dapat membantu pemerintah melakukan pencatatan transaksi usaha secara digital sekaligus memantau aktivitas transaksi secara waktu nyata atau real-time.
“Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus mendorong perbaikan tata kelola perpajakan daerah, salah satu upaya yang kita lakukan adalah melalui implementasi Jatim Tax, yaitu aplikasi dan perangkat pendukung yang dikembangkan melalui kerja sama dengan Bank Jatim untuk membantu pencatatan transaksi usaha secara digital dan pemantauan transaksi secara waktu nyata atau real-time,” jelasnya.
Gus Bupati juga meminta Bapenda, Bank Jatim, aparatur sipil negara (ASN), serta pihak terkait lainnya mempercepat sosialisasi dan penerapan sistem tersebut. Ia menekankan bahwa Jatim Tax bukan dimaksudkan untuk mempersulit wajib pajak, melainkan memperbaiki tata kelola administrasi perpajakan daerah.
“Penerapan Jatim Tax ini hendaknya dipahami sebagai upaya memperbaiki sistem administrasi perpajakan daerah, bukan untuk mempersulit panjenengan (wajib pajak). Saya meminta Badan Pendapatan Daerah bersama Bank Jatim dan pihak terkait untuk memastikan proses implementasi berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Mojokerto Nurul Istiqomah menjelaskan, penerapan Jatim Tax terhadap wajib pajak akan dievaluasi secara berkala. Namun, evaluasi menyeluruh baru direncanakan setelah sistem tersebut berjalan sekitar satu tahun.
Menurut Nurul, pemasangan perangkat Jatim Tax mulai dilakukan secara bertahap sejak Oktober 2026. Dengan demikian, pemerintah daerah membutuhkan waktu untuk melihat efektivitas penerapan sistem sebelum melakukan evaluasi.
“Evaluasi ini kita lakukan satu tahun ke depan, karena kemarin pemasangannya itu di bulan Oktober. Jadi, mungkin nanti evaluasinya adalah satu tahun ke depan, mulai tahun 2027. Besok kita evaluasi dan monitoring bersama-sama dengan tim yang sudah ditetapkan melalui SK Bupati,” terang Nurul di hadapan puluhan wajib pajak. *ds




