
Malang – suaraharianpagi.id
Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026 menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat untuk melanjutkan semangat perjuangan melalui tindakan nyata. Tidak lagi mengangkat senjata seperti pada masa kemerdekaan, perjuangan saat ini dapat diwujudkan dengan melawan ketidakadilan, mengawasi jalannya pemerintahan, memberantas korupsi, serta melindungi generasi muda dari ancaman narkoba.
Pesan tersebut disampaikan Dedik Siswanto, aktivis LSM Gerbang Indonesia (GI) sekaligus anggota Kantor Hukum Yustitia Indonesia (KHYI) Malang. Menurutnya, tantangan perjuangan bangsa saat ini telah berubah, tetapi semangat untuk membela kepentingan rakyat harus tetap dijaga.
“Jika dahulu para pahlawan berjuang mengusir penjajah dari bumi Indonesia, maka hari ini kita harus melanjutkan perjuangan dengan melawan segala bentuk ketidakadilan, praktik oligarki yang merugikan kepentingan rakyat, korupsi, serta jaringan mafia narkoba yang mengancam masa depan bangsa,” tegas Dedik.
Ia menilai kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai kebebasan dari penjajahan. Lebih dari itu, kemerdekaan harus diwujudkan melalui kehidupan masyarakat yang adil, makmur, bermartabat, serta memperoleh perlindungan hukum tanpa diskriminasi.
Dedik menegaskan, pemberantasan korupsi membutuhkan penegakan hukum yang tegas, transparan, dan tidak pandang bulu. Sementara penanganan kejahatan narkotika memerlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga masyarakat, keluarga, hingga lingkungan pendidikan.
“Jangan sampai kekayaan bangsa hanya dinikmati segelintir kelompok, sementara rakyat kecil terus berjuang menghadapi kesulitan. Jangan pula generasi muda kita menjadi korban peredaran narkoba. Negara harus hadir dan hukum harus berdiri tegak tanpa membedakan jabatan, kekuasaan, maupun kekayaan,” tambahnya.
Dalam momentum Hari Pahlawan tahun ini, Dedik juga menyampaikan dukungannya terhadap agenda pembangunan nasional melalui Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto. Menurutnya, berbagai cita-cita pembangunan tersebut perlu diwujudkan melalui kerja nyata, tata kelola pemerintahan yang bersih, penguatan supremasi hukum, pemberantasan korupsi, serta perlindungan masyarakat dari berbagai ancaman kejahatan.
Namun, ia mengingatkan bahwa pelaksanaan agenda pembangunan nasional juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, kritik konstruktif, dan keberanian menyampaikan aspirasi dinilai menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi.
“Presiden tidak bisa bekerja sendiri. Seluruh elemen masyarakat harus ikut mengawal kebijakan pemerintah agar benar-benar berpihak kepada rakyat. Kami siap menjadi bagian dari kontrol sosial yang kritis, objektif, dan bertanggung jawab demi Indonesia yang lebih baik,” ungkapnya.
Menutup pernyataannya, Dedik mengajak masyarakat menjadikan Hari Pahlawan sebagai momentum memperkuat persatuan dan keberanian dalam memperjuangkan kebenaran. Menurutnya, kepahlawanan masa kini dapat diwujudkan melalui kejujuran, kepedulian sosial, keberanian melawan ketidakadilan, serta konsistensi menjaga kepentingan bangsa dan negara.
“Jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Jangan beri ruang bagi koruptor, jangan biarkan praktik oligarki yang merugikan rakyat berkembang, dan jangan biarkan mafia narkoba menghancurkan masa depan generasi bangsa. Indonesia harus menjadi negara yang berdaulat, adil, bersih, dan bermartabat,” pungkasnya.
Melalui momentum Hari Pahlawan 10 November 2026, Dedik berharap semangat perjuangan para pendahulu bangsa terus hidup dalam tindakan nyata masyarakat, terutama dalam menjaga keadilan, memperjuangkan kepentingan rakyat, dan melindungi masa depan generasi penerus. *ich




