Bawaslu Mojokerto Gandeng PWI Perkuat Literasi Demokrasi Jelang Pemilu 2029

Mojokerto – suaraharianpagi.id

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto mulai memperkuat konsolidasi demokrasi sejak jauh sebelum tahapan Pemilu 2029 berlangsung. Salah satunya dengan menggandeng insan pers sebagai mitra strategis dalam membangun literasi politik dan menangkal disinformasi di tengah masyarakat.

Langkah tersebut diwujudkan melalui kunjungan kelembagaan jajaran Bawaslu Kabupaten Mojokerto ke Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Mojokerto Raya di Jalan Raya Pekayon, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, Rabu (12/8).

Kunjungan ini merupakan bagian dari Giat Konsolidasi Demokrasi sebagai tindak lanjut Instruksi Ketua Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2026. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk membuka ruang komunikasi dengan pers sekaligus memperkuat kolaborasi dalam menjaga kualitas demokrasi menuju Pemilu dan Pemilihan 2029.

Rombongan Bawaslu Kabupaten Mojokerto dipimpin Ketua Bawaslu Dody Faizal bersama jajaran anggota. Hadir Deni Mustopa selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (P2H), Aris Fakhruddin Asy’at selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Savitri Rindyana selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, serta Syifa’uddin selaku Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat.

Kedatangan mereka disambut Ketua PWI Mojokerto Raya Aminuddin Ilham, Sekretaris PWI Arif Rahman, serta sejumlah pengurus dan anggota PWI Mojokerto Raya.

Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu dan PWI membahas posisi strategis pers dalam membangun kesadaran politik masyarakat. Pers dinilai memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepemiluan yang akurat, berimbang, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Savitri Rindyana, S.Pd., mengatakan konsolidasi demokrasi tidak semestinya hanya dilakukan ketika tahapan pemilu berjalan.

Menurutnya, masa di luar tahapan pemilu justru menjadi ruang penting untuk memperkuat fondasi demokrasi, meningkatkan literasi masyarakat, serta membangun pengawasan partisipatif.

“Bawaslu ingin terus hadir di tengah masyarakat, bukan hanya ketika tahapan pemilu berlangsung. Konsolidasi demokrasi ini menjadi bagian dari upaya membangun kolaborasi dengan berbagai elemen, termasuk insan pers, untuk memperkuat literasi demokrasi dan pengawasan partisipatif,” ujar Savitri.

Sejumlah isu menjadi perhatian dalam konsolidasi tersebut. Di antaranya penguatan literasi demokrasi, analisis hukum kepemiluan, kesiapan data dan informasi publik melalui PPID, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Bawaslu juga menyoroti potensi persoalan yang dapat mengganggu kualitas demokrasi, seperti politik uang, hoaks dan disinformasi, netralitas ASN, TNI dan Polri, hingga evaluasi penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemilu.

Savitri menambahkan, Bawaslu Kabupaten Mojokerto berupaya menerapkan pola jemput bola dengan membuka komunikasi secara langsung bersama berbagai elemen masyarakat. Ruang konsolidasi tersebut mencakup organisasi masyarakat, organisasi profesi, perguruan tinggi, sekolah, komunitas, hingga ruang publik.

Sementara itu, Ketua PWI Mojokerto Raya Aminuddin Ilham menyambut positif kunjungan Bawaslu. Menurutnya, kolaborasi antara lembaga pengawas pemilu dan pers semakin penting di tengah derasnya arus informasi digital.

“Pers mempunyai tanggung jawab besar dalam memberikan informasi yang benar, berimbang dan tidak menyesatkan masyarakat. Karena itu, sinergi antara Bawaslu dengan insan pers sangat penting untuk membangun kesadaran demokrasi sekaligus menangkal hoaks dan disinformasi yang dapat memengaruhi masyarakat,” kata Aminuddin.

Ia menegaskan, PWI Mojokerto Raya siap terlibat dalam edukasi publik dengan tetap berpegang pada kode etik jurnalistik, proses verifikasi, serta kepentingan masyarakat.

“Menuju Pemilu 2029, kita berharap demokrasi tidak hanya diukur dari suksesnya pelaksanaan pemungutan suara, tetapi juga dari kualitas partisipasi masyarakat, kedewasaan politik, keterbukaan informasi dan integritas seluruh pihak yang terlibat. PWI tentu siap berkolaborasi dengan Bawaslu dalam memberikan edukasi kepada masyarakat melalui pemberitaan yang profesional,” tegasnya.

Aminuddin yang juga reporter JTV itu menambahkan, sinergi Bawaslu dan pers diperlukan untuk menciptakan ruang informasi yang sehat. Media tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga dapat menjadi jembatan komunikasi antara penyelenggara pemilu dan masyarakat.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi awal dari kolaborasi yang lebih berkelanjutan. Dengan komunikasi yang terbangun sejak masa non-tahapan, Bawaslu dan insan pers dapat bersama-sama mendorong masyarakat semakin kritis, sadar politik, serta mampu menyaring informasi menjelang Pemilu 2029.

Penguatan kolaborasi tersebut diharapkan menjadi salah satu fondasi menuju penyelenggaraan demokrasi yang transparan, partisipatif, berintegritas, dan semakin berkualitas di Kabupaten Mojokerto. *ds

#pwi #bawaslu #pemilu