PJs Bupati Mojokerto Jazuli Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Bersama Kemendagri

Kabupaten Mojokerto – suaraharianpagi.id

Penjabat Sementara (PJs) Bupati Mojokerto, Akhmad Jazuli, mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) secara virtual di Satya Bina Karya (SBK), Rabu (2/10) pagi.

Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang diwakili oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir.

Dalam kesempatan itu, Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk memahami perkembangan data inflasi. Ia juga menekankan agar kementerian/lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam memonitor laju inflasi memperhatikan hal tersebut.

“Untuk produk-produk tertentu yang harganya masih naik, kami meminta semua stakeholder sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing untuk benar-benar mengkritisi dan memeriksa data di daerah mereka,” ujarnya.

Tomsi mengimbau para stakeholder terkait untuk menindaklanjuti apabila masih ada kenaikan harga produk tertentu di daerah. Ia berharap capaian angka inflasi yang relatif terkendali dapat dipertahankan.

Senada dengan itu, Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa per September 2024 terjadi deflasi sebesar -0,12 persen secara bulanan. Sementara itu, data inflasi secara Year on Year (YoY) tercatat sebesar 1,84 persen. Amalia merinci penyebab deflasi tersebut dipengaruhi oleh sejumlah komponen, khususnya dari sektor makanan, minuman, dan tembakau.

“Dari pantauan kami, harga di tingkat konsumen mengalami penurunan, atau terjadi deflasi secara bulanan. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan harga-harga komoditas yang suplainya sedang tinggi di pasar, yang masuk dalam kategori volatile food,” ucapnya.

Lebih lanjut, Amalia menjelaskan bahwa penyebab deflasi juga dipicu oleh menurunnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi. Ia menambahkan bahwa perkembangan harga BBM non-subsidi tersebut disesuaikan dengan harga minyak internasional.

Pada kesempatan itu, Amalia juga menjelaskan perkembangan inflasi bulanan per September 2024 berdasarkan wilayah kategori provinsi. Dari total 38 provinsi di Indonesia, 14 provinsi mengalami inflasi, sementara 24 provinsi mengalami deflasi. Provinsi yang mengalami inflasi tertinggi adalah Maluku Utara, Papua Barat Daya, dan Gorontalo, sedangkan provinsi dengan deflasi tertinggi adalah Papua Barat, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.

Amalia menegaskan bahwa dalam mengukur inflasi di Indonesia, BPS berkomitmen menjaga independensi dan terlepas dari intervensi pihak manapun. BPS juga menggunakan metodologi yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh standar internasional.

“Oleh karena itu, kami akan memastikan kualitas dan terus menjaga kualitas secara ketat dalam setiap tahapan proses penyediaan angka statistik, tidak hanya angka inflasi, tetapi juga angka lainnya yang kami keluarkan harus dipastikan memiliki jaminan kualitas,” tegasnya.

Sementara itu, terkait rakor tersebut, PJs Jazuli mengatakan bahwa untuk mengendalikan inflasi di Bumi Majapahit, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus melaporkan harga bahan pokok secara berkelanjutan untuk dapat ditinjau ulang.

“Ini tolong dibuatkan laporan kepada atasan, dengan data terakhir dari BPS untuk ditinjau oleh teman-teman,” ujarnya.

Jazuli juga berpesan agar peserta yang mengikuti rakor bersama Kemendagri tidak berganti-ganti, agar dapat memahami setiap rakor yang diikuti setiap minggunya.

“Saya berharap jika bisa, orang yang mewakili dalam rapat ini tidak gonta-ganti, agar komunikasi tetap terjaga dengan baik,” pungkasnya. *ds