Pastikan Pembangunan Berkelanjutan, Pj Bupati Jombang: Dimulai Dari Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang Baik

Foto : Mas Pj bupati Jombang dalam acara workshop pengadaan barang dan jasa.(dokumen kominfo)

Jombang – suaraharianpagi.id

“Gagal dalam merencanakan, sama dengan merencanakan kegagalan. Tujuan tanpa perencanaan akan jadi harapan semata”.

Motto ini menjadi pedoman Pj Bupati Jombang Dr. Drs. Teguh Narutomo M.M., dalam menjalankan pemerintahan, khususnya ketika merencanakan pembangunan Kabupaten Jombang yang berkelanjutan.

Guna memastikan kesiapan perencanaan pembangunan di Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang mengadakan Workshop Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2024 di gedung Bung Tomo kantor Pemkab Jombang pada Senin (23/09/2024), pagi.

Workshop yang dibuka oleh Pj Bupati Jombang Dr. Drs. Teguh Narutomo M.M., ini disiarkan langsung melalui live streaming YouTube Jombangkab TV Official.

Tampak hadir mendampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo S.H., M.Si., Staf Ahli Bidang Keuangan, Ekonomi, dan Pembangunan Sri Surjati, S.Si., M.Si., segenap kepala Organisasi Perangkat Daerah, dan staf yang membidangi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Adapun narasumber dalam kegiatan ini adalah praktisi di bidang pengadaan barang dan jasa Samsul Ramli, S.Sos., M.A.P.Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo menyampaikan, penyelenggaraan workshop ini bertujuan untuk mewujudkan pengadaan yang menghasilkan value for money.

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu tahap penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa.

Sesuai dengan peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 11 tahun 2021 pasal 7 ayat 1, 2, dan 3, pedoman perencanaan pengadaan barang/jasa meliputi identifikasi pengadaan, penetapan jenis barang/jasa, penetapan cara pengadaan, pemaketan, konsolidasi, waktu pemanfaatan barang/jasa, serta anggaran pengadaan.

Dengan diberlakukannya aturan baru ini, para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa diharapkan dapat terus meningkatkan kapasitasnya sebagai PPK.

Pemerintah Kabupaten Jombang berupaya menyamakan persepsi di dalam pelaksanaan perencanaan pengadaan barang/jasa melalui pembinaan dan bimbingan kepada para PPK. Sebab pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu indikator Monitoring Center for Prevention (MCP).

“Pengadaan barang dan jasa ini masuk indikator MCP yang selama ini potensinya sangat besar, seringkali terjadi korupsi disana. Indikator adanya korupsi diawali dari perencanaan yang moral hazard atau potensi yang direncanakan dari awal,” jelas Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo.

Pj Bupati yang telah dua bulan memimpin Jombang ini menghimbau kepada PPK Kabupaten Jombang untuk mencermati wilayah tugasnya.

Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo selama menjabat melihat ada kondisi perencanaan pengadaan barang dan jasa yang masih perlu tata kelola. Pihaknya berharap, melalui materi yang disampaikan oleh narasumber, PPK Kabupaten Jombang mendapatkan pencerahan terkait konsolidasi dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa dan perencanaan pembangunan.

“Harusnya perencanaan pengadaan barang dan jasa ini matching dengan perencanaan pembangunan daerah, link and match ini harus benar-benar dicermati. Pengadaan barang dan jasa harus menjabarkan perencanaan pembangunan.

Kalau pengadaan barang dan jasa tidak sesuai kebutuhan pembangunan ya percuma, yang sudah-sudah menghasilkan proyek mangkrak karena tidak dibutuhkan” tegas Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo.

Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo mengajak PPK dan seluruh Kepala OPD untuk mengevaluasi mengapa perencanaan pengadaan barang dan jasa dan perencanaan pembangunan tidak match. Dalam pemerintah daerah, semua perencanaan didelegasikan ke OPD sebagai Pengguna Anggaran (PA), kemudian ke PPK.

Pertanggungjawaban ini harus dikonsolidasikan dalam satu kesatuan pemerintah daerah dan tidak berdiri sendiri. Dalam melakukan perencanaan pengadaan barang dan jasa, Pj Bupati yang pernah duduk sebagai PPK dan pengawas ini mengingatkan untuk memilih penyedia yang berkualitas. Sebab, kualitas penyedia erat kaitannya dengan kualitas mutu hasil pembangunan.

“Yang paling penting bukan hanya mengeksekusi penyedia yang paling murah. Bagaimana kemampuan yang paling penting. Kalau kapabilitas tidak sesuai, yang terjadi potensi ketidakmampuan (menghasilkan mutu pembangunan yang baik),” jelas Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo.

Dalam merencanakan pengadaan barang dan jasa serta merencanakan pembangunan, Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo mengingatkan untuk mempertimbangkan proyek dengan perhitungan clear sesuai di lapangan. Pihaknya menegaskan untuk mengecek betul penyedia yang dipilih.

“Kecenderungan yang ada disini, mencari murah sehingga hasilnya, mutunya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena jika murah, pekerjaannya banyak yang disiasati. Tolong dicermati itu, karena kita mau hasil kerja yang memiliki mutu,” kata Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo.

Memastikan baiknya mutu hasil pembangunan daerah adalah tanggungjawab besar yang ditanggung para PA dan PPK, dan Pemda pada umumnya.

Bila hasil pembangunan tidak bermanfaat, maka PA, PPK, Pemda, dan semua yang terkait harus bertanggungjawab. Lebih luasnya lagi, masyarakat tentu tidak akan merasakan manfaat.

“Filosofinya, sebuah pekerjaan adalah amal jariyah kita. Memberikan yang maksimal adalah mutu tertinggi,” kata Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo.

Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo mengingatkan para peserta yang hadir untuk tidak ragu berkata ‘tidak’ pada penyedia yang tidak memiliki kapabilitas. Pihaknya menekankan, jangan hanya karena alasan penyerapan anggaran, terjadi proyek mangkrak.

Terkait cara jitu memastikan suksesnya perencanaan pengadaan barang dan jasa yang bisa menyukseskan pembangunan, pihaknya berharap narasumber bisa memberikan penjelasan teknisnya.

“Berpikirlah tidak hanya dari sisi eksekusi anggaran, juga dari sisi kacamata pengawas. Ketika saya masih jadi PPK saya berusaha (mengeksekusi secara clear). Kalau saya eksekusi seperti ini, pengawas akan menemukan kelemahan atau tidak. Sehingga dengan begitu, potensi kebocoran dan hal lainnya dapat diantisipasi,” jelas Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo.

Terakhir, Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo berharap koordinasi dan ilmu yang didapat dari workshop ini dapat bermanfaat meningkatkan kinerja kita semua sebagai pemangku kepentingan dalam pembangunan infrastruktur daerah.*ryan