Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Mojokerto Gelombang Kedua

Teks: Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati saat memberikan sambutan didepan peserta rakor di Jimbaran resto.(suaraharianpagi.id/sw)

Mojokerto – suaraharianpagi.id

Rapat koordinasi percepatan penurunan stunting Kabupaten Mojokerto gelombang kedua berlangsung pada Jumat (30/8/2024) di Rumah Makan Jimbaran, Jalan Raya Bypass Km. 50.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari 8 kecamatan, setelah sebelumnya gelombang pertama diadakan pada Senin (26/8/2024) dengan peserta dari 10 kecamatan di tempat yang sama.

Peserta yang hadir terdiri dari Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) desa, Sekretaris Desa (Sekdes) dari setiap desa di 8 kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Camat, serta Ketua TPPS kecamatan.

Acara ini bertujuan untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam program kerja tahun 2025 guna mempercepat penurunan angka stunting di Mojokerto.

Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati, turut hadir dalam acara ini dan memberikan sambutan mengenai faktor-faktor yang meningkatkan risiko stunting pada keluarga.

“Kehamilan yang tidak diketahui, terutama yang tidak diinginkan, berisiko tinggi menyebabkan stunting. Selain itu, kurangnya asupan makanan bergizi dan tidak rutin memeriksakan kehamilan ke bidan juga sangat berbahaya,” jelas Ikfina.

Kepala Bidang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) BKKBN Kabupaten Mojokerto, Susi Dwi Harini, menambahkan bahwa prevalensi angka stunting berada di bawah pengawasan Dinas Kesehatan.

“Tugas dari DP2KBP2 adalah intervensi sensitif dengan sasaran keluarga berisiko stunting,” ujarnya.

Susi juga menekankan pentingnya koordinasi antara TPPS di berbagai tingkatan, mulai dari kabupaten, kecamatan, hingga desa, agar program kerja tahun 2025 dapat mendukung percepatan penurunan stunting.

“Percepatan penurunan stunting fokus pada dua intervensi utama, yaitu intervensi sensitif dan intervensi spesifik. Dan peran TPPS di semua tingkatan pemerintahan adalah mengkoordinasikan dan menyinergikan dua intervensi ini,” tambahnya.

Foto: Rakor percepatan penurunan stunting.(suaraharianpagi.id/sw)

Ia berharap agar penyusunan program kerja ini lebih terfokus dan serius dalam upaya percepatan penurunan stunting.

“Berdasarkan evaluasi penganggaran dana desa untuk stunting belum optimal, dan belum fokus pada dua untervensi ini. Ada yang menganggarkan untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di satu desa, ada juga yang tidak. Namun, terkait dana desa, kami tidak sepenuhnya memahami karena itu bukan tugas pokok kami,” lanjut Susi.

Susi Dwi Harini juga menjelaskan bahwa secara teknis, kegiatan yang harus dianggarkan dalam program kerja desa harus sesuai dengan arahan dari program yang telah ditentukan.

“Kami hanya berperan dalam penyusunan program kerja teknis. Adapun hal-hal teknis lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak,” pungkasnya.*sw