Lamongan – suaraharianpagi.id
Untuk menyukseskan pesta demokrasi level desa, yakni Pemilihan Antar waktu ( PAW) Kepala dssa tahun 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Lamongan melakukan sosialisasi. Sosialisasi yang dilaksanakan pada Rabu, 31 Mei 2923 yang dipusatkan di aula kantor Camat Turi. Mengingat pada tahun 2023 ini, di Kecamatan Turi terdapat dua desa yang bakal menggelar pesta demokrasi Pilkades PAW, yakni Desa Karangwedoro dan Desa Gedongboyountung.
Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Bakti Apriyanto, SH MM Camat Turi, Fahmi Sekcam Turi, Ismaun SH Kabid PMD Kabupaten Lamongan, Kapolsek Turi IPTU. Kusnandar, SH. Dalam kegiatan tersebut diwakili Aiptu Bambang Sukirno (Kanit Reskrim) Danramil 0812/03 Turi kapten Kav Parman, PJ kades Karangwedoro dan PJ Kades Gedongboyountung, Perangkat Desa dari dua desa yang akan melaksanakan Pilkades PAW Serta dari Badan Kemasyarakatan Desa (LKD), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa, dan perangkat desa. Dan pengurus Rukun Tetangga (RT), pengurus Warga Rukun (RW), Karang Taruna, Kader Posyandu dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Dari Dua desa tersebut.
Sebagai Narasumber dalam kegiatan ini dihadiri langsung Ismaun SH, Kabid Pemdes dari Dinas PMD Kabupaten Lamongan. Menurut Ismaun Musyawarah Desa (Musdes) menjadi bagian utama pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pergantian Antar Waktu (PAW) di Kabupaten Lamongan. Sebagai informasi, terdapat 7 kekosongan kursi Kepala Desa di Kabupaten Lamongan. 7 desa yang hendak menggelar PAW kades yakni, Kecamatan Turi ada desa yaitu Desa Gedungboyountung dan Desa Karangwedoro; Kecamatan Kedungpring (Desa Mlati), Kecamatan Sambeng (Desa Ardirejo). Kemudian di Kecamatan Ngimbang ada Desa Slaharwotan dan Kecamatan Deket ada dua yaitu Desa Sidobinangun dan Desa Pandanpancur.
Lebih lanjut Ismaun mengatakan bahwa dalam pelaksanaan PAW diselenggarakan dengan cara dipilih. Hanya saja, tidak semua warga desa berhak memilih. Ada batasan-batasan bagi pemilih,” tambahnya.
Tahapan sosialisasi pada BPD dan camat telah dilakukan kemudina membutuhkan masukkan tentang peta kondisi dan situasi desa penyelenggara PAW. Bagaimana mekanisme pendaftarannya, lalu proses pendaftaran sama dengan pencalonan kades reguler biasanya. Karena itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus membentuk panitia dengan formasi minimal 7 orang dan maksimal 15 orang. Lembaga desa yang membentuk dan atau yang akan memilih harus ber-SK, termasuk SK dari kades. “Kalau lembaga BPD jelas sudah ada SK dari bupati,” terangnya.
Dijelaskan, pemilih dipastikan ada batasan karena tidak semua warga boleh memilih. Yang berhak memilih kades PAW adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa, serta perangkat desa. Juga pengurus Rukun Tetangga (RT), pengurus Rukun Warga (RW), Karang Taruna, Kader Posyandu dan Pembedayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Jumlah pemilih di lembaga yang ada itu juga ada batasan. Yakni 5 orang pemilih di luar lembaga BPD, LPM dan perangkat desa. PAW harus dilakukan karena masa habis 7 kades yang kosong itu rata-rata 2 tahun lebih. Setelah masa waktu sepanjang itu harus ada kades definitif.
Sementara itu, AFF salah satu peserta sosialisasi mengatakan bahwa kegiatan tersebut sangat bermanfaat sekali bagi kita semua, semoga Pilkades PAW dikabupen Lamongan umumnya dan khususnya di kecamatan Turi bisa berjalan lancar aman damai tanpa ada konflik antar golongan atau pendukung, kita berharap Kecamatan Turi kondusif dan masyarakat lebih dewasa, bijak dalam segala apapun baik untuk PAW nanti calonnya kalah atau menang tujuan hanya satu kita tetap damai guyup rukun saling menghargai dan bersama – sama membangun desa kita dengan kejernihan hati, pikiran serta ketulusan hati untuk membangun desa tercinta.
Ketika mekanisme sudah berjalan dengan baik, hasilnya akan memenuhi kredibilitas yang baik.Terpenting, ketika perencanaan itu sudah bagus, semua komponen yang terlibat dalam Pilkades PAW Insya Allah hasilnya juga bagus,” pungkasnya. * Ind
