Kota Mojokerto – suaraharianpagi.id
Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto melalui Dinas Kesehatan menggelar acara penandatanganan komitmen bersama untuk percepatan penurunan stunting tahun 2025, sekaligus melaksanakan rembuk stunting dengan menghadirkan narasumber Judi Aquarianto, S.Sos., MM dari Bappeda Jawa Timur dan berlangsung di ruang pertemuan Sabha Mandala Madya, Rabu (12/3).
Acara ini dihadiri oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Sekretaris Daerah Gaguk Tri Prasetyo, jajaran Forkopimda, Ketua Penggerak PKK, kepala OPD, tenaga kesehatan, serta perwakilan dari berbagai organisasi masyarakat dan akademisi.
Sekda Kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo, menjelaskan bahwa Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Mojokerto terdiri dari beberapa tingkatan, mulai dari tingkat kota, kecamatan, hingga kelurahan.
Rembuk stunting ini merupakan agenda tahunan yang bertujuan menyusun program penurunan angka stunting untuk tahun berikutnya. Hasil rembuk ini nantinya akan disampaikan dalam Musrenbang tingkat kota yang direncanakan berlangsung pada April 2025.
Berdasarkan data dari Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), angka stunting di Kota Mojokerto mengalami penurunan signifikan dalam lima tahun terakhir.
Pada tahun 2020, prevalensi stunting berada di angka 7,71% (301 balita), dan terus menurun hingga Desember 2024 menjadi 1,54% (88 balita). Target tahun 2025 adalah menurunkan angka ini lagi menjadi 1,23% atau setara dengan 71 balita.
Atas pencapaian ini, Kota Mojokerto mendapat apresiasi dari Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI sebagai kota terbaik di Indonesia dalam pencapaian indikator intervensi spesifik penurunan stunting.
Dalam sambutannya, Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menegaskan bahwa rembuk stunting menjadi tugas penting yang harus dilakukan secara kolaboratif.
“Kita akan berupaya sesuai dengan fungsi masing-masing untuk mengeliminasi angka stunting di Mojokerto dengan data yang telah disampaikan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa keberhasilan ini adalah hasil sinergi lintas sektor, tidak hanya dari Dinas Kesehatan, tetapi juga dari berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, Kejaksaan, akademisi, serta organisasi masyarakat.
Selain itu, Ning Ita sapaan akrab Wali Kota Mojokerto juga menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat akan menerapkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan keakuratan data.
Untuk mendukung hal ini, Pemkot Mojokerto telah menugaskan 14 petugas untuk melakukan verifikasi dan validasi langsung ke masyarakat.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Kota Mojokerto menargetkan status “New Zero Stunting”, yaitu memastikan tidak ada lagi bayi yang lahir dalam kondisi stunting.
Selain itu, program lain untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul juga terus dilakukan, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi 33.000 anak mulai dari jenjang TK hingga SMA.
“Kita harus memastikan anak-anak Mojokerto mendapatkan makanan bergizi, seperti yang sudah diterapkan di banyak negara lain. Program ini adalah bagian dari upaya mencetak generasi unggul untuk menyongsong Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Dengan komitmen dan sinergi semua pihak, diharapkan Kota Mojokerto dapat terus menekan angka stunting hingga mencapai target yang telah ditetapkan. *ADV-Komf
