Kota Mojokerto – suaraharianpagi.id
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto, Ery Purwanti, mengadakan acara reses yang melibatkan insan media dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Mojokerto.
Acara yang dikemas dalam bentuk buka puasa bersama pada Jumat (14/3) ini bertujuan mempererat hubungan antara legislatif dan media dalam menyerap serta menyampaikan aspirasi masyarakat.
Ketua PWI Mojokerto, Aminudin Ilham, mengapresiasi inisiatif Ketua DPRD yang untuk pertama kalinya mengadakan reses dengan melibatkan wartawan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Ery atas undangan ini. Ini adalah langkah positif dalam membangun komunikasi yang lebih baik antara DPRD dan media,” ujar Aminudin.
Menurutnya, keterlibatan media dalam proses reses akan membantu menciptakan transparansi dan memperkuat sinergi dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Ery Purwanti menegaskan bahwa media memiliki peran penting dalam menjaga transparansi serta keseimbangan informasi di masyarakat.
“Kami ingin membangun komunikasi yang lebih erat dengan media agar tidak ada sekat antara DPRD dan insan pers. Media adalah mitra strategis dalam pembangunan dan penyebaran informasi yang objektif,” ujar Ery.
Ia juga mengakui bahwa wartawan sering kali lebih dulu mengetahui berbagai isu di lapangan. Oleh karena itu, ia mengajak insan media untuk melaporkan temuan-temuan yang perlu ditindaklanjuti oleh DPRD.
“Jika ada persoalan di masyarakat yang butuh perhatian, jangan ragu untuk menyampaikannya. Kami siap menindaklanjuti bersama pemerintah daerah guna mencari solusi terbaik,” tambahnya.
Dalam reses tersebut, Ery juga membahas efisiensi anggaran DPRD Kota Mojokerto sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Saat ini, pembahasan anggaran masih berlangsung di PAPD dan akan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Ia menjelaskan bahwa Kota Mojokerto menerima dana transfer sebesar Rp392 miliar pada 2025, sedangkan postur APBD sebelumnya mencapai sekitar Rp1 triliun. Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya Rp300 miliar, sementara sisanya berasal dari dana transfer pusat.
“Dari PAD yang kita miliki, Rp149 miliar sudah masuk kategori BLUD dengan penggunaan yang telah ditentukan. Artinya, anggaran yang bisa dikelola daerah hanya sekitar Rp151 miliar,” jelasnya.
Mengingat keterbatasan anggaran, Ery mengajak insan media untuk memberikan ide serta masukan guna meningkatkan potensi PAD Kota Mojokerto.
Sebagai penutup, Ery menekankan pentingnya membangun sinergi antara DPRD dan media dalam menjaga kondusifitas Kota Mojokerto. Ia menegaskan bahwa DPRD siap memfasilitasi komunikasi dengan wartawan agar informasi yang diterima masyarakat tetap objektif, edukatif, dan informatif.
“Tolong bantu kami di DPRD dalam menjaga kondusifitas Kota Mojokerto. Dengan sinergi yang baik, kami bisa menjalankan tugas dengan maksimal, mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” pungkasnya. *ds
