Foto : suasana rapat di Gedung Negara Grahadi, Surabaya (suaraharianpagi.id/red)
Kabupaten Mojokerto – suaraharianpagi.id
Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, turut serta dalam Rapat Koordinasi Penguatan Ekonomi Desa Jawa Timur 2025 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Minggu (9/3)
Acara yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa rakor ini menyoroti beberapa isu strategis, termasuk program koperasi desa serta perencanaan detail tata ruang (RDTR). Kedua aspek ini dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat ekonomi perdesaan.
Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, sebuah inisiatif pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengatasi berbagai tantangan ekonomi di pedesaan.
Khofifah menekankan bahwa Pemprov Jatim akan menjadikan koperasi desa sebagai prioritas, sebagaimana yang dibahas dalam pertemuan para kepala daerah di Magelang beberapa waktu lalu.
“Setelah retreat para kepala daerah, semua harus segera ditindaklanjuti, termasuk koperasi desa. Apalagi jika desa tersebut sudah memiliki BUMDes dan koperasi yang berjalan,” ujar Khofifah.
Dalam sesi berbeda, Sekretaris Kementerian Koperasi, Ahmad Zabadi, menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pembentukan 70.000 Koperasi Merah Putih yang akan tersebar di 84.276 desa di seluruh Indonesia.
Perencanaan ini telah melalui berbagai tahap pemetaan oleh Kementerian Koperasi RI, termasuk analisis statistik desa, klasterisasi wilayah, serta koordinasi lintas lembaga untuk mempercepat implementasi.
Selain koperasi desa, Khofifah juga menyoroti pentingnya rencana detail tata ruang (RDTR) dalam mendukung investasi dan pembangunan ekonomi di Jawa Timur. Menurutnya, dokumen RDTR akan mempermudah proses penerbitan Konfirmasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), yang menjadi acuan utama bagi para investor dalam menentukan lokasi investasi.
“Sejak Oktober lalu, investor sudah mulai melirik Jawa Timur akibat perang dagang dan tarif di Amerika Serikat. Jika RDTR tidak segera kita siapkan, mereka akan kesulitan memetakan potensi investasi di daerah kita,” tegas Khofifah.
Dengan adanya rakor ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah semakin kuat dalam mendukung penguatan ekonomi desa, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara signifikan. *ds
